Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Menurut UU Ketenagakerjaan

Hak dan kewajiban tenaga kerja merupakan elemen penting untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Jika hal ini diabaikan, permasalahan ketenagakerjaan nasional akan semakin kompleks dan kacau.

Oleh karena itu, semua pihak dalam bisnis sudah sepatutnya berperan sebagaimana mestinya.

Tanpa adanya hak dan kewajiban yang jelas, suatu bisnis bisa tidak stabil dan terancam kebangkrutan. Oleh karena itu, setiap pekerja dan pelaku industri sudah seharusnya memahami hal ini. Dengan demikian, pemerintah dapat meminimalisir masalah ketenagakerjaan yang ada.

Apa Saja Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja di Indonesia?

Hak Tenaga Kerja

Pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang menjadi dasar hukum hak tenaga kerja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 pasal 3, 4, 6, 9 yang mengatur hak-hak pekerja sebagai berikut.

1. Setiap Tenaga Kerja Berhak Mendapat Pekerjaan dan Memperoleh Penghasilan

Hak tenaga kerja yang pertama adalah mendapatkan pekerjaan dengan imbalan atau penghasilan yang layak. Hal ini senada dengan salah satu tujuan masyarakat Pancasila. Jadi, setiap orang berhak menawarkan tenaga kerjanya untuk mendapatkan sejumlah upah demi mencapai kesejahteraan hidup. Hak pokok ini sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Baca juga: Angkatan Kerja

2. Setiap Tenaga Kerja Dapat Memilih Pekerjaan sesuai Kemampuannya

Pada dasarnya, seseorang memang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap tenaga kerja dapat mengeksplorasi skillnya masing-masing untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Selain dapat mendapatkan kesejahteraan, tenaga kerja juga memperoleh kepuasan terhadap pekerjaan yang Ia sukai.

Oleh karena itu, pekerjaan yang dipilih bisa disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, seseorang akan lebih baik melaksanakan pekerjaannya hingga mendapat penghargaan.

3. Setiap Tenaga Kerja Berhak Mendapat Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan

Dunia kerja yang bergerak dengan signifikan, menuntut setiap tenaga kerja memiliki keahlian yang mumpuni. Setiap tenaga kerja di tanah air berhak mendapatkan pembinaan keahlian, baik hardskill maupun softskill. Mengingat keterampilan kerja yang baik membuat tenaga kerja bisa mendapatkan upah yang sesuai.

Selain itu, potensi dan kreativitasnya dapat terasah dengan baik. Dengan demikian, keterampilan kerja dan kecerdasan pun menjadi elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Setiap Tenaga Kerja Berhak Mendapat Perlindungan

Apa perlindungan yang dimaksud dalam ketenagakerjaan? Negara telah mengatur bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan keselamatan, kesusilaan, kesehatan, moral, perlakukan yang bermartabat di mata hukum dan agama. Perlindungan tersebut dapat membuat produktivitas nasional semakin meningkat.

Bagaimana para tenaga kerja bisa melakukan produksi tanpa perasaan aman? Oleh karena itu, hak satu ini benar-benar perlu diperhatikan demi keberlangsungan kegiatan industri. Setiap pekerja wajib dilindungi dari berbagai persoalan di sekitar tempat kerja yang dapat mengganggu produktivitas.

5. Setiap Tenaga Kerja Berhak Berserikat

Hak tenaga kerja selanjutnya yang tak kalah penting adalah hak berserikat. Artinya, setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Hal ini dimaksudkan agar pekerja dapat menyuarakan aspirasinya dan berjuang demi kepentingan tenaga kerja.

Beberapa hak tenaga kerja di atas tidak lepas dari peran pemerintah yang harus turun tangan. Selain itu, setiap hak yang diberikan perlu dipelajari agar pelaksanaannya sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Pemerintah juga perlu merencanakan penyebaran tenaga kerja agar merata di berbagai daerah di tanah air.

Penyebaran tenaga kerja tersebut bisa dilihat dari berbagai faktor. Misalnya berdasarkan jenis pekerjaan, letak geografis, dan sektor kegiatan industri. Tindakan-tindakan ini dilakukan agar tenaga kerja lebih mudah ketika harus menyesuaikan diri.

Dengan demikian, kepentingan pekerjaan tidak berfokus pada satu individu saja. Kepentingan bangsa dan negara pun ikut dipertimbangkan dengan adanya penyebaran tenaga kerja yang merata di berbagai sektor.

Kewajiban Tenaga Kerja

Dasar hukum yang mengatur kewajiban setiap tenaga kerja di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata dalam pasal 1603, 1604a, 1630b, dan 1603c. Undang-undang tersebut mengatur kewajiban buruh atau tenaga kerja sebagai berikut.

1. Buruh/Pekerja Wajib Melakukan Pekerjaan yang Dibebankan

Tugas atau kewajiban utama setiap tenaga kerja tentunya melaksanakan pekerjaan yang diembankan padanya. Pekerjaan yang dibebankan harus dikerjakan sendiri atau diwakilkan berdasarkan izin dari perusahaan bersangkutan.

2. Buruh/Pekerja Wajib Mematuhi Peraturan di Perusahaan

Buruh/pekerja tidak boleh sembarang melakukan pekerjaannya. Melainkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan tempatnya bekerja. Dengan demikian, output yang dihasilkan pun sesuai standar yang berlaku.

3. Buruh/Pekerja Wajib Membayar Ganti Rugi atau Denda

Hal ini wajib dilakukan jika buruh/pekerja melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Baik dilakukan secara tidak sengaja maupun dengan sengaja. Oleh karena itu, jumlah kerugian harus dibayarkan berupa denda sesuai prinsip hukum yang berlaku.

Dasar hukum ini diberlakukan agar pekerja dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, masing-masing tenaga kerja dan perusahaan dapat menjalankan peranannya dalam dunia industri.

Bagaimana Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja dalam K3?

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan elemen penting dalam dunia ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemerintah juga telah mengaturnya dalam undang-undang yang menjamin perlindungan K3 untuk setiap pekerja. Hal ini mencakup seluruh tempat kerja:

  • Di darat
  • Di dalam tanah
  • Di permukaan air
  • Di dalam air, dan di udara.

Selama masih dalam wilayah Republik Indonesia, setiap tenaga kerja memiliki hak atas jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Beberapa hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut.

  • Memberikan keterangan yang jelas dan benar jika diminta oleh pengawas atau pihak yang bertanggung jawab dalam keselamatan kerja.
  • Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang diwajibkan ketika berada di area kerja.
  • Mematuhi seluruh persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib dipakai.
  • Meminta pada pengawas atau ahli K3 agar semua syarat keselamatan dan kesehatan dilaksanakan.
  • Menyatakan keberatan apabila terdapat syarat K3 atau APD yang diwajibkan kurang relevan dan efektif.

Kewajiban Pengurus/Pengawas K3 dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pengawas ini memiliki tugas utama memimpin langsung di tempat kerja secara menyeluruh maupun sesuai bagiannya sendiri. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pasal 8, 9, 11, dan 14 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berikut beberapa tugas yang diembankan pada pengawas K3.

  • Memeriksa kesehatan pekerja, baik dari segi fisik maupun mental.
  • Memeriksa setiap tenaga kerja yang berada di bawah pengawasannya. Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala ke dokter yang ditunjuk perusahaan.
  • Menunjukkan dan menjelaskan secara terperinci kepada tenaga kerja baru di perusahaan mengenai kondisi bahaya area kerja, alat pelindung diri, dan sikap aman ketika melaksanakan pekerjaannya.
  • Bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan kecelakaan kerja.
  • Melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi kepada pejabat yang ditunjuk Kementerian Ketenagakerjaan.

Hak dan kewajiban tenaga kerja yang telah diulas di atas memang perlu dipahami dan dipatuhi setiap elemen di perusahaan. Hal ini tidak boleh disepelekan mengingat adanya dasar hukum yang sah, yaitu berupa UU Ketenagakerjaan.

Leave a Comment