Angkatan Kerja: Pengertian , Contoh, Usia, Perbedaan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Bagi seseorang yang baru menyelesaikan pendidikan, biasanya langkah yang ditempuh berikutnya adalah mencari pekerjaan. Data angkatan kerja setiap tahunnya semakin bertambah signifikan. Namun, sudahkah Anda memahami apa itu angkatan kerja?

Sekilas, istilah angkatan kerja mungkin memiliki kemiripan dengan tenaga kerja, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai angkatan kerja mulai dari pengertian hingga perbedaannya dengan tenaga kerja.

Pengertian Angkatan Kerja

Sebelum memahami angkatan kerja, Anda perlu mengetahui istilah tenaga kerja terlebih dahulu. Tenaga kerja merupakan setiap penduduk yang telah memasuki periode produktif atau usia kerja.

Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang sanggup melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya untuk memenuhi kebutuhan.

Oleh karena itu, tenaga kerja merupakan definisi umum yang mencakup penduduk dengan kemampuan bekerja berdasarkan rentang usia tertentu.

Dalam hal ini, negara Kita menerapkan penduduk dapat dikategorikan tenaga kerja ketika berusia di atas 15 tahun. Tenaga kerja sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk yang telah menginjak usia produktif, yaitu 15 tahun ke atas. Status penduduk tersebut bisa bekerja, punya pekerjaan namun sedang tidak melaksanakan pekerjaannya, atau menganggur (unemployment).

Untuk membedakannya, contoh seseorang yang bekerja namun sedang tidak bekerja adalah karyawan yang menjalani cuti, sakit, mogok kerja, izin, dan faktor lainnya. Kondisi tidak bekerja ini biasanya hanya berlangsung sebentar. Mengingat setiap perusahaan biasanya memiliki regulasi tersendiri mengenai batas waktu izin tidak bekerja.

Sedangkan seseorang disebut unemployment apabila sedang dalam kondisi sebagai berikut.

  • Tidak punya pekerjaan di instansi manapun dan sedang mencari pekerjaan.
  • Tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha mendapat pekerjaan/memulai bisnis.
  • Tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan.
  • Memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran juga dapat dikategorikan sebagai angkatan kerja. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung berdasarkan variabel dan rasio terhadap angkatan kerja.

Contohnya adalah ketika di sebuah negara memiliki tingkat pengangguran sebesar 6%, maka jumlah angkatan kerja saat itu yang sedang menganggur adalah sebesar 6%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penduduk yang menganggur masih termasuk dalam angkatan kerja. Dengan catatan bahwa usianya telah mencapai batas yang ditentukan dan sedang tidak bekerja.

2. Bukan Angkatan Kerja

Penduduk dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja ketika usianya telah menginjak 15 tahun ke atas namun tidak bekerja. Melainkan mengurus hal lain misalnya berumah tangga, kuliah, pensiunan, atau kegiatan lainnya yang bukan termasuk kegiatan pribadi.

Berdasarkan data Sakernas 2019 lalu, jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Indonesia adalah 60,27 juta jiwa.

Jumlah ini meliputi penduduk yang bersekolah atau kuliah 16,14 juta jiwa, mengurus rumah tangga 36,78 juta jiwa, dan kegiatan lainnya sejumlah 7,34 juta jiwa.

Perbedaan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan data penduduk usia kerja yang bertambah di tahun 2019 lalu, yaitu sebesar 196,46 juta jiwa. Jumlah angkatan kerja di tahun yang sama sebesar 136,18 juta jiwa. Sedangkan penduduk yang bekerja sejumlah 129,36 juta dan yang tidak bekerja (menganggur) sebanyak 6,81 juta jiwa.

Data tersebut diperoleh dari Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang dilakukan BPS terhadap sample sejumlah 75.000 rumah tangga. Berdasarkan survei yang dilakukan, BPS menggunakan prinsip angkatan kerja (labour force).

Oleh karena itu,data ketenagakerjaan yang diperoleh bukan menggunakan tenaga kerja (man power). Namun, apa perbedaan mendasar antara keduanya?

BPS menggunakan prinsip ketenagakerjaan labour force karena merupakan saran dari ILO (International Labour Organization). Organisasi ini membagi penduduk usia menjadi dua kategori, yaitu penduduk usia kerja dan non bukan usia kerja. Kemudian, penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Dengan demikian, ILO menuturkan bahwa penduduk dapat dikategorikan dalam usia kerja ketika berusia minimal 15 tahun.

Berapa Jumlah Angkatan Kerja Indonesia?

Masalah ketenagakerjaan di tanah air pada dasarnya cukup kompleks. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa jumlah angkatan kerja baru setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah angkatan kerja bertambah 2,25 juta jiwa tiap tahun.

Sementara itu, jumlah pengangguran masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 7.050.000 jiwa per 2019. Masalah pengangguran ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk mengentaskan problematika ketenagakerjaan.

Tidak hanya itu, Kemenaker juga mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan pada kelompok setengah menganggur, yaitu sebanyak 8,14 juta jiwa.

Dengan demikian, peningkatan tidak hanya dialami angkatan kerja baru dan pengangguran. Belum lagi pekerja paruh waktu yang menjadikan pekerjaannya sebagai sampingan sebanyak 28,41 juta jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor industri formal tercatat 55,70% atau sekitar 70,49 juta jiwa dari total penduduk yang bekerja.

Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja, Tanggung Jawab Siapa?

Pemerintah Indonesia telah mengatur soal ketenagakerjaan nasional, mulai dari penempatan, pelatihan, dan perlindungan.

Hal ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang menggunakan istilah buruh/pekerja dalam konteks hubungan kerja. Pekerja akan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain untuk setiap pekerjaan yang dibebankan.

Konsep ini melingkupi segala jenis pekerja, baik karyawan tetap, karyawan kontrak, maupun karyawan dengan sistem borongan/harian/lepas. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa tenaga kerja dan angkatan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah.

Mereka berhak mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak.

Oleh karena itu, masalah ketenagakerjaan harus terus dipantau agar ketersediaan lapangan kerja semakin bertambah. Selain itu, regulasi ketenagakerjaan pun perlu diterapkan agar hak-hak pekerja terlindungi.

Lalu, bagaimana dengan tanggung jawab perusahaan? Perusahaan bertanggung jawab terhadap pekerja terkait hubungan kerja yang dilakukan. Hal ini meliputi perjanjian kerja yang berisi hak dan kewajiban setiap pihak.

Bagaimana Mengatasi Masalah Bertambahnya Angkatan Kerja Baru?

Pemerintah mengungkapkan bahwa struktur ketenagakerjaan memang memiliki problematika yang bervariasi. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan tidak bisa diterapkan secara instan. Melainkan perlu upaya bersama-sama dari berbagai pihak. Dengan kata lain, kontribusi pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan bisa dipecahkan satu per satu.

Kemenaker menyatakan bahwa masalah pengangguran dan angkatan kerja yang terus bertambah harus segera diselesaikan. Untuk menyelesaikan problematika ini, lapangan kerja perlu diperluas agar angkatan kerja segera mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kesempatan kerja dan fasilitas yang memudahkan pekerjaan tentunya sangat membantu tenaga kerja mencapai kesejahteraan.

Meski telah mendapatkan kesempatan bekerja, syarat perlindungan ketika bekerja tidak boleh dikesampingkan. Misalnya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang baik dan benar.

Dengan demikian, setiap tenaga kerja bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.

Dari ulasan di atas, bisa disimpulkan bahwa angkatan kerja berbeda dengan tenaga kerja. Ketika melakukan survei ketenagakerjaan, BPS cenderung mengambil data angkatan kerja. Hasil survei tersebut cukup penting untuk memantau jumlah angkatan kerja di tanah air. Bertambahnya angkatan kerja setiap tahun memang tidak bisa dihindarkan dari masalah ketenagakerjaan.

Leave a Comment